Muhammadiyah dan Akademisi Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan dukungan terhadap pengangkatan Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional. Dukungan ini disampaikan dengan alasan jasa besar Soeharto terhadap perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa.

Informasi Penerimaan Murid Baru Sekolah Hidayatullah KLIK DI SINI

Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, mengatakan Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang layak memperoleh penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya, baik selama masa revolusi maupun kepemimpinan nasional.

“Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai pahlawan nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” kata Dadang dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dadang menuturkan, Soeharto terlibat dalam perang gerilya dan memainkan peran penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 yang menjadi momentum strategis bagi pengakuan kedaulatan Indonesia di mata dunia.

Selain itu, kepemimpinannya sebagai presiden juga berhasil melaksanakan berbagai program pembangunan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Prestasi lain termasuk swasembada beras pada dekade 1980-an, program Keluarga Berencana (KB), serta stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan yang relatif terjaga.

“Kita menghargai jasa kepahlawanan seseorang, jangan dilihat dari perbedaan politik atau kepentingan apapun, kecuali kepentingan bangsa dan negara, terlepas dari kekurangan dan kesalahan seseorang,” tambah Dadang.

Syarat Pahlawan
Selain dukungan Muhammadiyah, sejumlah akademisi juga menilai Soeharto memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional. Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, mengatakan Soeharto merupakan putra terbaik bangsa yang telah memimpin Indonesia hampir 30 tahun dan berkontribusi besar terhadap pembangunan dan perekonomian.

“Selama lebih dari 30 tahun memimpin, dengan berbagai pembangunan yang dilakukan, beliau sangat layak mendapatkan gelar pahlawan nasional,” ujarnya.

Menurut Marsuki, masa kepemimpinan Soeharto ditandai stabilitas ekonomi nasional, inflasi terkendali, dan pertumbuhan yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan performa terbaik di Asia Tenggara.

Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Agus Suwignyo, menambahkan bahwa Soeharto juga memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai pahlawan nasional sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012.

Beberapa persyaratan tersebut meliputi kontribusi nyata sebagai pemimpin atau pejuang serta tidak pernah mengkhianati bangsa. “Kalau melihat kriteria dan persyaratan sebagai pahlawan nasional, nama Soeharto memang memenuhi kriteria tersebut. Namun tidak bisa juga mengabaikan fakta sejarah dan kontroversinya di tahun 1965,” kata Agus.

Agus menekankan, sepanjang meniti karir militer, Soeharto pernah bergabung dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 yang berhasil merebut Kota Yogyakarta dari penjajah Belanda dan naik menjadi Panglima Komando Mandala dalam operasi pembebasan Irian Barat tahun 1962. Peran ini menunjukkan kontribusi besar Soeharto dalam perjuangan kemerdekaan.

“Cara pandang sejarah terhadap Soeharto ini tidak bisa hitam putih. Sebagai pahlawan nasional, tidak bisa mengabaikan fakta sejarah. Tapi tidak bisa juga mengabaikan kontribusinya dalam kemerdekaan,” katanya.

Usulan resmi pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional bermula dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang menilai Soeharto telah memenuhi syarat akademik dan historis.

Fadli mengatakan, persyaratan tersebut meliputi latar belakang, riwayat hidup, kontribusi terhadap bangsa, dan telah diuji secara ilmiah. “Memenuhi syarat, termasuk Presiden Soeharto, itu sudah tiga kali bahkan diusulkan, ya. Juga beberapa nama lain ada yang dari 2011, 2015 dan semuanya memenuhi syarat,” ujar Fadli, yang juga Ketua Dewan GTK, usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Rabu (5/11/2025).

Menurut Fadli, masyarakat menilai Soeharto layak menyandang gelar pahlawan nasional karena jasa-jasanya, mulai dari memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949 melawan penjajah Belanda hingga pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Usulan ini disampaikan secara berjenjang dari tingkat kota/kabupaten hingga pusat, dengan dukungan berbagai tokoh, akademisi, sejarawan, dan tokoh agama.

Tahun ini, Kementerian Sosial (Kemensos) mengajukan 40 nama tokoh nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) untuk dipertimbangkan menjadi pahlawan nasional.

Di tempat berbeda, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungannya terhadap wacana pengusulan Presiden ke-2 Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, Kamis (6/11/2025).

Ia menilai penghargaan diberikan sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi para pemimpin, sembari mengingatkan bahwa setiap tokoh memiliki kelebihan dan kekurangan. Terkait pro-kontra pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional,

Dengan dukungan dari PP Muhammadiyah dan sejumlah akademisi, upaya pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional kini semakin mendapat sorotan publik, meski kontroversi seputar kepemimpinan dan sejarahnya tetap menjadi catatan penting.

Selain Soeharto, sejumlah tokoh lain yang diusulkan antara lain Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, Jenderal (Purn) M. Jusuf, Ali Sadikin, KH Bisri Syansuri, Syaikhona Kholil Bangkalan, serta Prof. Mochtar Kusumaatmadja.*

Sumber www.hidayatullah.com